Akreditasi Perguruan Tinggi

tes “Perguruan tinggi yang tidak menjamin mutunya ibarat pengedar uang palsu” begitulah sepenggal isi pidato Boediono pada kuliah perdana Surya University di Jakarta Convention Center beberapa waklu lalu. Ucapan Boediono tersebut juga merupakan pesan dari dosennya ketika di UGM pada tahun 1960-an. Pernyataan tersebut adalah sebagai kritik terhadap perguruan tinggi yang lebih mengutamakan jumlah lulusan namun tidak berkualitas. Perguruan tinggi yang tetap menjadi “pengedar uang palsu” itu tentunya akan dapat merusak bangsa di masa depan. Agar tidak merusak bangsa dikemudian harinya, perguruan tinggi sebagai lembaga pelaksana fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara terus menerus, baik input, process maupun output berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Salah satu cara perguruan tinggi menjaga mutunya adalah dengan secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar maka perguruan tinggi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Badan berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi institusi perguruan tinggi adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN-PT dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 dengan tugas mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Menurut buku pedoman akreditasi istitusi perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemdikbud), akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan.

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, antara lain : (1) standar akreditasi perguruan tinggi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi; (2) prosedur yang berupa tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi perguruan tinggi; (3) instrumen akreditasi perguruan tinggi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu perguruan tinggi; dan (4) kode etik akreditasi perguruan tinggi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi perguruan tinggi.

Sesuai dengan buku panduan akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT Kemdikbud, standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional dan komitmen perguruan tinggi terhadap efektivitas program pendidikan, yang mencakup 15 standar akreditasi, yaitu:

Standar 1.     Eligibilitas, Integritas, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Standar 2.     Kemahasiswaan

Standar 3.     Sumber daya manusia

Standar 4.     Kurikulum

Standar 5.     Prasarana dan Sarana

Standar 6.     Keuangan

Standar 7.     Tata pamong (governance)

Standar 8.     Sistem pengelolaan

Standar 9.     Sistem pembelajaran

Standar 10.   Suasana akademik

Standar 11.   Sistem informasi

Standar 12.   Sistem jaminan mutu

Standar 13.   Lulusan

Standar 14.   Penelitian, publikasi dan karya inovatif lainnya, dan pengabdian kepada masyarakat

Standar 15.   Program studi

Proses akreditasi program studi dimulai dengan pemberitahuan oleh BAN-PT mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi institusi. Kemudian institusi perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas. Diantara persyaratan eligibiltas yang dilampirkan salah satunya yaitu laporan hasil evaluasi diri institusi. Evaluasi diri tersebut mengacu pada pedoman evaluasi diri yang telah diterbitkan BAN-PT, namun, jika dianggap perlu, pihak pengelola program studi dapat menambahkan unsur-unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan program studi maupun institusi perguruan inggi yang bersangkutan. Dari hasil pelaksanaan evaluasi diri tersebut, dibuat sebuah rangkuman eksekutif (executive summary), yang selanjutnya rangkuman eksekutif tersebut dilampirkan dalam surat permohonan untuk diakreditasi yang dikirimkan ke sekretariat BAN-PT.

BAN-PT akan mengkaji ringkasan eksekutif dari program studi tersebut, dan jika telah memenuhi semua komponen yang diminta dalam pedoman evaluasi diri maka BAN-PT akan mengirimkan instrumen akreditasi. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta pada akreditasi perguruan tinggi dirumuskan dan disajikan oleh perguruan tinggi dalam instrumen yang berbentuk portofolio. Portofolio akreditasi perguruan tinggi adalah dokumen yang berupa laporan diri (selfreport) suatu perguruan tinggi, yang dirumuskan secara terbuka (openended) dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi yang diakreditasi. Perguruan tinggi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tatapamong (governance).

Setelah instrumen akreditasi diisi, program studi mengirimkan seluruh berkas portofolio kepada BAN-PT. Selanjutnya, BAN-PT  memverifikasi kelengkapan portofolio tersebut dan kemudian menetapkan tim asesor yang terdiri atas tiga sampai tujuh orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan perguruan tinggi. Setiap asesor menilai secara mandiri portofolio di tempat masing-masing. Kemudian BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Selanjutnya tim asesor melakukan asesmen lapangan ke perguruan tinggi yang mengusulkan akreditasi. Hasil dari penilaian asesor divalidasi oleh BAN-PT yang selanjutnya ditetapkan sebagai hasil akreditasi. Hasil akreditasi diumumkan oleh BAN-PT kepada asesor, perguruan tinggi yang bersangkutan, dan masayarakat luas. BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat terkait, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Hasil akreditasi institusi perguruan tinggi dapat dinyatakan sebagai terakreditasi dan tidak terakreditasi.  Terakreditasi terdiri atas peringkat:

  1. A (Sangat Baik) dengan nilai akreditasi 361 ­- 400
  2. B (Baik) dengan nilai akreditasi 301 – 360
  3. C (Cukup)  dengan nilai akreditasi 200 – 300 

Perguruan tinggi yang mendapat hasil “tidak terakreditasi”, nilai akreditasinya adalah kurang dari 200. Masa berlaku akreditasi institusi perguruan tinggi untuk semua peringkat akreditasi adalah selama 5 tahun. Perguruan tinggi yang tidak terakreditasi dapat mengajukan usul untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan­perbaikan paling cepat dua tahun setelah dikeluarkannya surat penetapan status tidak terkareditasinya institusi tersebut.

Proses akreditasi program studi dapat diilustrasikan pada diagram alir dibawah ini.

Untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, perguruan tinggi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat BAN-PT.

Terakhir disimpulkan dengan adanya akreditasi ini, dapat memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar. Perguruan tinggi dapat terdorong untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. Selain itu, hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain. Mutu institusi perguruan tinggi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik input, proses dan output atau layanan institusi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

Referensi : http://ban-pt.kemdiknas.go.id.

Dapat dilihat juga di Suryakanta-Edisi2-vol2

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s